Dengan mendatangai kantor KPK sejumlah mantan aktivis Orde Baru (orba) meminta lembaga independen ini untuk mawas diri dan sesegera mungkin menuntaskan kasus korupsi besar seperti, Century, Hambalang, dan juga segera mengusut rekening gendut sejumlah perwira tinggi Polri yang sudah ramai menjadi pembicaraan publik.
Hal itu ditegaskan, Jimmy Jambang, Ketua Dewan Pembina Laskar Ampera Arief Rahman Hakim Angkatan 66, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11-10) kemarin.
"Angkatan 66 mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Angkatan 66 unsur Laskar Ampera Arief Rachman Hakim tidak rela negara digerogoti oleh koruptor. Menghancurkan cita-cita proklamasi, amanat Tritura dan amanat reformasi. Korupsi musuh bangsa," ungkapnya.
Masih menurutnya, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kisruh KPK-Polri patut diapresiasi. Namun, KPK harus tetap dikawal dalam tugasnya agar mereka lebih tenang ketika melaksanakan tugasnya.
"Kasus Novel, kita meminta dibentuk tim independen supaya keadilan bisa dibuka," terang Jimmy.
Sementara itu, mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengaku prihatin terhadap KPK yang memiliki keterbatasan jumlah penyidik. KPK harusnya memiliki jumlah penyidik yang memadai untuk mengupas habis praktik korupsi di negeri ini.
Fahmi membandingkan jumlah pegawai KPK Indonesia dengan pegawai KPK di luar negeri. Menurutnya, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, KPK-nya harusnya memiliki jumlah penyidik yang lebih besar dibanding Hongkong dan Malaysia.
"KPK punya penyidik cuma 90 dibandingkan dengan malaysia 500. Hongkong yang lebih kecil lagi penyidiknya 900. Kita penduduknya 240 juta, masalah korupsinya luar biasa, penyidiknya cuma 90. Itu tidak fair. Negara tidak fair pada upaya pemberantasan korupsi. Nah kita mendukung agar KPK menjadi lembaga yang utuh agar bisa fokus memberantas korupsi," katanya.
Post a Comment
Post a Comment